Muslimah Banua Menulis

Oleh: Nor Aniyah , S.Pd * Aliansi Mahasiswa Kalsel melakukan unjuk rasa ke kantor DPRD Kalsel untuk menyoroti kondisi ekonomi dan pemerintahan di Indonesia. Karena sudah sekali demo dan belum ada kepastian, hari Jumat (14/09/2018) mereka kembali ke gedung DPRD Kalsel. Sebelumnya, salah satu orator menyebutkan naiknya dolar dan melemahnya nilai tukar rupiah, adalah kemunduran dan kegagalan pemerintah. Adapun tuntutan Aliansi Mahasiswa tersebut antara lain: 1.) Turunkan Presiden Jokowi; 2.) Menteri perekonomian memperkuat keadaan ekonomi negara; 3.) Turunkan harga BBM; 4.) Stabilkan harga eceran tinggi LPG; 5.) Perbaiki kualitas bahan dalam negeri; 6.) Pecat menteri agama RI; 7.) Hapuskan perpres no 20 tahun 2018, tentang tenaga kerja asing, dan 8.) TNI/Polri tetap netral dalam menghadapi pemilu (banjarmasin.tribunnews.com, 14/09/2018). Akan tetapi, unjuk rasa mahasiswa tersebut diwarnai aksi anarkis. Mahasiswa yang tergabung dari Lingkar Studi Ilmu Sosial Kerakyatan (LSISK), harus b

Oleh: Nor Aniyah, S.Pd Aksi mahasiswa menyampaikan aspirasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar terjadi di berbagai daerah. Tak terkecuali di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Aksi mahasiswa digelar di dua titik. Yaitu di Bundaran Jalan Lambung Mangkurat, kemudian berjalan menuju DPRD Kalsel. Namun, sesampainya di gedung dewan, para mahasiswa merasa kesal dan kecewa. Mereka tak ditemui oleh satu pun anggota dewan. Gabungan mahasiswa dari berbagai universitas tersebut membawa berbagai macam poster yang berisi kecaman dan tuntutan seperti, Setelah Rupiah, Apalagi yang Akan Naik. (beritabanjarmasin.com, 07/09/2018). Nilai tukar rupiah terhadap dolar kian melemah. Hal ini menimbulkan berbagai dampak kepada masyarakat, terutama pengguna bahan import. Salah satunya seperti tepung terigu, yang saat ini harganya terus mengalami kenaikan. Sebab, bahan baku pembuatan tepung terigu berasal dari gandum, yang didatangkan dari luar negeri. Sep

Oleh: Nor Aniyah , S.Pd * Tim Misi Pencari Fakta Independen PBB telah menerbitkan laporan tentang krisis Rohingya di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Dalam laporan tersebut dipaparkan tentang penganiayaan dan kekejaman yang dilakukan Tatmadaw (pasukan keamanan Myanmar) terhadap berbagai etnis di Rakhine, termasuk Rohingya. Sekretaris Jenderal Amnesty International Kumi Naidoo mengatakan laporan tim Misi Pencari Fakta Independen PBB telah menambah bukti genosida terhadap Muslim Rohingya. Sebab sebelumnya, lembaganya telah menyusun laporan serupa. Menurutnya apa yang terjadi di Rakhine bukan hanya sekadar konflik. Pembantaian terhadap Muslim Rohingya merupakan tindakan disengaja dan direncanakan. “Ini sama saja dengan genosida dan pembersihan etnis. Oleh karena itu, kami telah mendokumentasikan secara ekstensif kampanye pembersihan etnis militer termasuk pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, kelaparan paksa, deportasi paksa, serta pelanggaran HAM serius lainnya terhadap Rohingya, kata