Oleh: Nor Aniyah, S.Pd*
Gubernur Kalsel meraih penghargaan Antara Award 2018, di Mahligai Pancasila, Rabu (9/1). Penghargaan diberikan atas mempelopori kelestarian lingkungan melalui Program Gerakan Revolusi Hijau (kalsel.prokal.co, 14/01/2019).
Piala Adipura pun resmi didapat lagi oleh Banjarbaru. Walikota Banjarbaru, langsung menerima piala ini dari Wakil Presiden di Jakarta (kalsel.prokal.co, 15/01/2019). Selain itu, pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Pemkab Tanbu) juga menerima Penghargaan Adipura Tahun 2018 Kategori Kota Kecil dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia, Tanbu (kalimantanpost.com, 16/01/2019).
Kepala daerah (Gubernur dan beberapa Bupati) mendapatkan penghargaan karena dipandang berhasil mengelola lingkungan. Dan dianggap mampu memberikan dampak signifikan terhadap perubahan lingkungan di daerahnya. Namun, realitanya banjir tahunan tak pernah reda. Bahkan semakin melebar ke daerah lainnya.
Sejak Jumat (11/1/2019), banjir telah merendam sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan (Kalsel). Paling tidak enam kabupaten terendam banjir. Kabupaten Tapin menjadi wilayah yang dilaporkan mengalami dampak terparah. Genangan air mencapai ketinggian 40-60 sentimeter, luasan banjirnya pun sampai merendam satu desa.
Banjir di Kalsel terjadi akibat meluapnya aliran sungai. Sungai meluap didahului oleh hujan deras yang setiap hari mengguyur sebagian besar daratan Kalsel. Berdasarkan data relawan ACT, untuk wilayah Banjarmasin saja, ada sebanyak 18 kepala keluarga dengan 68 jiwa terdampak banjir. Jumlah ini dimungkinkan terus bertambah mengingat intensitas hujan yang masih tinggi juga meluasnya wilayah banjir. Kabar duka dari wilayah Tapin, dilaporkan ada satu orang meninggal dunia akibat terseret arus banjir (jejakrekam.com, 15/01/2019).
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel mencatat, sudah ada empat daerah yang siaga bencana. Daerah yang berstatus siaga bencana banjir, longsor dan puting beliuang ialah Kabupaten Batola, Tapin, Hulu Sungai Selatan (HSS) dan Balangan. Berdasarkan prakiraan BMKG bulan Januari sampai Februari puncak musim hujan, jadi intensitas hujan tinggi. BPBD Kalsel juga sudah menetapkan status siaga bencana sejak 1 Januari hingga 30 April 2019 (kalsel.prokal.co, 16/01/2019).
Bencana alam muncul, terjadi susul-menyusul. Beberapa wilayah di tanah air pun disapa banjir, bahkan keadaan ini seperti telah menjadi agenda tahunan. Sebenarnya, ada apa dengan tata kelola lingkungan kita ini?
Mengatasi banjir, kita semua harus berbenah. Terutama penguasa, wajib menaruh perhatian agar tersedia fasilitas umum yang mampu melindungi rakyat dari berbagai bencana.
Dalam Islam penanggulangan bencana harus ditegakkan atas akidah dan dijalankan pengaturannya berdasarkan syariat Islam. Sebab, penanggulangan bencana termasuk pengaturan urusan umat yang merupakan kewajiban pemimpin (Imam), sebagaimana sabda Rasulullah Saw: "Seorang Imam adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyatnya; ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap rakyatnya.” (HR. Al Bukhari dan Muslim).
Pengelolaan lingkungan erat kaitannya dengan alam. Secara keilmuan, keseimbangan ekosistem di alam sangat memengaruhi keberlangsungan hidup makhluk hidup dalam ekosistem tersebut. Termasuk manusia. Jika satu saja lingkaran ekosistem itu terganggu, maka dampak yang ditimbulkannya akan berkelanjutan. Maka, dalam Islam pun negara wajib mengatur tata kelola lingkungan ini agar tak membawa dampak buruk bagi kehidupan rakyat. SDA tak akan dieksploitasi besar-besaran, tapi sesuai kebutuhan. Penyediaan pangan, berupa pertanian, perkebunan dan peternakan dikelola sesuai potensi daerahnya dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat seluruhnya. Syariat Islamlah pijakannya, agar tak melenceng dan merusak kehidupan.
Menurut Subhan Syarief, dalam 'Ketika Calap (Banjir) Mendera Kota, Siapa yang Salah?' diungkapkan bahwa model drainase yang hanya mengandalkan gaya gravitasi untuk memperlancar air mengalir, jelas tak efekif bagi Kota Banjarmasin. Kondisi ibukota Provinsi Kalsel ini sangat luas, sehingga untuk skala kota perlu model yang tepat guna. Model drainase yang saling terkoneksi dan berpola zonasi kawasan lebih ideal.
Penguasa harus merencanakan tata ruang dan mendirikan bangunan sigap bencana, hingga melatih masyarakat tanggap darurat. Membangun sungai buatan, kanal, dan saluran drainase. Dalam pengelolaan alam pun, negara tidak boleh sekadar mengeksploitasi saja tetapi juga memperhatikan alam dan sekitarnya, sehingga kerusakan alam yang berpotensi menimbulkan bencana dapat dihindari. Adapun saat ini, dalam sistem kapitalisme-demokrasi, para kapitalis terus menguasai lahan untuk keuntungan mereka tanpa peduli akibatnya. Hal ini akan makin parah ketika dibuka luas investasi asing untuk mengelola kekayaan alam.
Allah SWT berfirman: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.” (TQS. Ar-Rum: 41).
Bencana alam yang silih berganti menimpa negeri ini semestinya menjadi pelajaran. Menjadi momen penyadaran bersegera menerapkan sistem Islam secara menyeluruh (kaffah). Termasuk untuk solusi bencana, haruslah berusaha mengatasinya sesuai pedoman dari-Nya.[]
#PerubahanHakikidenganKhilafah
#HaramPilihPemimpinDzalim
#HaramPilihPemimpinAntiIslam
#HaramPilihPemimpinIngkarJanji
#HaramPilihPemimpinAntekAsingAseng
#JanganPilihPemimpinGagal
#KhilafahAjaranIslam
#IslamSelamatkanNegeri
--------
Follow, Like, Share, Comment
Muslimah Banua News
@muslimahbanuanews
Komentar
Posting Komentar