Muslimah Banua Menulis

Oleh: Nor Aniyah , S.Pd * Aliansi Mahasiswa Kalsel melakukan unjuk rasa ke kantor DPRD Kalsel untuk menyoroti kondisi ekonomi dan pemerintahan di Indonesia. Karena sudah sekali demo dan belum ada kepastian, hari Jumat (14/09/2018) mereka kembali ke gedung DPRD Kalsel. Sebelumnya, salah satu orator menyebutkan naiknya dolar dan melemahnya nilai tukar rupiah, adalah kemunduran dan kegagalan pemerintah. Adapun tuntutan Aliansi Mahasiswa tersebut antara lain: 1.) Turunkan Presiden Jokowi; 2.) Menteri perekonomian memperkuat keadaan ekonomi negara; 3.) Turunkan harga BBM; 4.) Stabilkan harga eceran tinggi LPG; 5.) Perbaiki kualitas bahan dalam negeri; 6.) Pecat menteri agama RI; 7.) Hapuskan perpres no 20 tahun 2018, tentang tenaga kerja asing, dan 8.) TNI/Polri tetap netral dalam menghadapi pemilu (banjarmasin.tribunnews.com, 14/09/2018). Akan tetapi, unjuk rasa mahasiswa tersebut diwarnai aksi anarkis. Mahasiswa yang tergabung dari Lingkar Studi Ilmu Sosial Kerakyatan (LSISK), harus b...

Oleh: Nor Aniyah, S.Pd Aksi mahasiswa menyampaikan aspirasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah mengatasi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar terjadi di berbagai daerah. Tak terkecuali di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Aksi mahasiswa digelar di dua titik. Yaitu di Bundaran Jalan Lambung Mangkurat, kemudian berjalan menuju DPRD Kalsel. Namun, sesampainya di gedung dewan, para mahasiswa merasa kesal dan kecewa. Mereka tak ditemui oleh satu pun anggota dewan. Gabungan mahasiswa dari berbagai universitas tersebut membawa berbagai macam poster yang berisi kecaman dan tuntutan seperti, Setelah Rupiah, Apalagi yang Akan Naik. (beritabanjarmasin.com, 07/09/2018). Nilai tukar rupiah terhadap dolar kian melemah. Hal ini menimbulkan berbagai dampak kepada masyarakat, terutama pengguna bahan import. Salah satunya seperti tepung terigu, yang saat ini harganya terus mengalami kenaikan. Sebab, bahan baku pembuatan tepung terigu berasal dari gandum, yang didatangkan dari luar negeri. Sep...

Oleh: Nor Aniyah , S.Pd * Tim Misi Pencari Fakta Independen PBB telah menerbitkan laporan tentang krisis Rohingya di Negara Bagian Rakhine, Myanmar. Dalam laporan tersebut dipaparkan tentang penganiayaan dan kekejaman yang dilakukan Tatmadaw (pasukan keamanan Myanmar) terhadap berbagai etnis di Rakhine, termasuk Rohingya. Sekretaris Jenderal Amnesty International Kumi Naidoo mengatakan laporan tim Misi Pencari Fakta Independen PBB telah menambah bukti genosida terhadap Muslim Rohingya. Sebab sebelumnya, lembaganya telah menyusun laporan serupa. Menurutnya apa yang terjadi di Rakhine bukan hanya sekadar konflik. Pembantaian terhadap Muslim Rohingya merupakan tindakan disengaja dan direncanakan. “Ini sama saja dengan genosida dan pembersihan etnis. Oleh karena itu, kami telah mendokumentasikan secara ekstensif kampanye pembersihan etnis militer termasuk pembunuhan, pemerkosaan, penyiksaan, kelaparan paksa, deportasi paksa, serta pelanggaran HAM serius lainnya terhadap Rohingya, ...

Oleh: Nor Aniyah, S.Pd* Kementerian Agama menyampaikan lima pesan tentang moderasi beragama untuk mahasiswa baru di seluruh Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) se- Indonesia. Pesan ini disampaikan sebagai salah satu materi kegiatan Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK), digelar sejak akhir Juli hingga akhir Agustus 2018. Moderasi beragama menjadi materi wajib sebagai bekal mahasiswa baru menimba ilmu di PTKIN, demikian dijelaskan Kepala Seksi Kemahasiswaan Direktorat PTKI Kemenag Ruchman Basori di Banjarmasin, Rabu (29/08). Kemenag memandang materi terkait moderasi beragama penting bagi mahasiswa UIN, IAIN, maupun STAIN. Ada lima pesan yang perlu diketahui mahasiswa baru sehingga dapat menjadi civitas akademika PTKIN moderat. Pertama, Kemenag meminta mahasiswa PTKIN agar belajar Islam pada orang dan sumber otoritatif. Diharapkan dapat memandu mahasiswa memiliki pemahaman agama yang benar dan moderat. Kedua, mahasiswa menjadi insan cerdas dan kritis. Mampu m...

Oleh: Nor Aniyah, S.Pd* Kebakaran lahan di Banua semakin meluas. 214 titik hotspot masih menyala di 13 Kabupaten/kota dari awal bulan Mei hingga 27 Agustus. Sebanyak 1.367 hektare lahan dan hutan hangus dilahap si jago merah. Kendala tersulit ketika api membakar daerah yang tidak bisa dijangkau. Area yang masih “menyala” kebanyakan berada di area lahan gambut. Salah satu yang susah dikendalikan adalah wilayah Guntung Damar Banjarbaru. Beberapa hari terakhir kabut asap akibat karhutla terjadi di beberapa titik di wilayah Banjarbaru. Misalnya saja wilayah Guntung Manggis atau jalanan Trikora. Pagi sekitar pukul 06.00 hingga 08.00 kabut cukup terasa (kalsel.prokal.co, 28/08/2018). Bencana asap akibat karhutla sudah berulang kali melanda dan menyebabkan kerugian. Hancurnya paru-paru dunia di hutan Indonesia, terutama Sumatera dan Kalimantan, telah ditunjukkan secara nyata dengan kebakaran hutan yang parah. Dari Mei-Juli 2018, sudah 107 kali terjadi karhutla di Kalimantan Sela...

Oleh: Nor Aniyah , S.Pd Han, bujuran kah cagar ada SMS ka sakulahan-sakulahan? Maka SMS tih nang biasa gasan pasan handap di hapi kita? Uuu, lain ngitu SMS nang dimaksud sakalinya. Prugram Garakan Saniman Masuk Sakulahan (GSMS) wayahini ngitu nang ditatapakan Kamandikbud gasan mambantuk pandidikan karaktir murid di tangah kumpatisi ira milinial. Prugram ngini dinilai kawa marangsang nalar murid gasan sasain manganal wan mangatujui budaya lukal. Kapala Dinas Pandidikan wan Kabudayaan Kalsel, M Yusuf Effendi, manyambat SMS sabuting cara panguatan karaktir malalui sani budaya wan kaaripan lukal, nang mangajarakan kamampuan pandidikan karaktir. Diharapakan SMS bakalanjutan. Di Kalsel sudah dilakuakan di 40 sakulahan, kalunya kawa tahun 2018 kaina inggan 60 sakulahan nang dimasuki prugram SMS ngini. (Banjarhits.id, 15/04). Garakan Saniman Masuk Sakulah (GSMS) nang digalakakan lawan dilaksanaakan pamarintah malalui Kamantrian Pandidikan wan Kabudayaan ngini sabujurnya manjadi sabuah wa...

Oleh: Nor Aniyah, S.Pd Pada Rabu 30 Mei 2018, Kantor Radar Bogor didatangi oleh sekolompok massa yang mengatasnamakan dari PDIP Bogor. Mereka datang sambil marah-marah, membentak dan memaki karyawan. Bahkan mengejar staf melakukan pemukulan, merusak properti kantor. Aksi kekerasan yang dilakukan oleh kader PDIP ini berawal dari keberatan headline Radar Bogor berjudul "Ongkang-ongkang Kaki Dapat Rp 112 Juta". Hal itu, merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikategorikan perbuatan pidana yang sangat mengancam demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia. Lebih jauh lagi, sikap tersebut sangat bertentangan dengan Pancasila yang notabene Ketua Umumnya adalah sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Kekerasan dan perusakan kantor Radar Bogor merupakan salah satu tindak pidana kekerasan terhadap orang dan barang secara bersama-sama sebagaimana dalam Pasal 170 ayat 1 KUHP. Ancaman pidananya penjara lima tahun enam bulan atau penganiayaan sebagaimana da...